Pemkab Lembata Terima Dana Inpres 49,9 Miliar, Jalan Ke Wulandoni Siap di Hot Mix

Penjabat Bupati, Drs. Matheos Tan, M.M, didampingi Kadis PUPR dan Perkimtan, menerima kehadiran Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PJN IV Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wilhelmus Sugu Djawa dan Timnya di ruang kerja Bupati Lembata, Jumat, 22/03/2024.

Pertemuan tersebut guna melaporkan satu paket Inpres jalan daerah yang diperoleh Kabupaten Lembata sekaligus persiapan rencana kegiatan pekerjaan jalan termasuk permintaan kesiapan lokasi lahan untuk aktivitas Satker PJN di Lembata yakni; kantor, gudang dan kebutuhan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Lembata pada tahun anggaran 2024 kembali mendapatkan kucuran dana Inpres sebesar Rp 49,9 Miliar dari Pemerintah Pusat. Angka ini naik jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp39,042 Miliar.

Anggaran Rp 49,9 Miliar ini diperoleh Pemda Lembata sesuai permintaan yang diajukan melalui aplikasi SITIA (Sinergitas, Transparansi, Integritas dan Akuntabel) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR telah menyetujui permintaan Pemda Lembata, dan saat ini sedang dilakukan survey awal oleh tim dari Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) IV Provinsi NTT. Rencananya, anggaran sebesar Rp49,9 milliar tersebut akan diperuntukan untuk pekerjaan satu paket Inpres jalan daerah sepanjang 12 KM, segmen Waikomo-Belobatang-Wulandoni.

Terhadap hal ini, (Kastker) Kepala Satuan Kerja PJN IV Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wilhelmus Sugu Djawa memberi apresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Penjabat Bupati yang menyambutnya dengan baik dan bersedia memberikan lahan untuk digunakan. Nantinya, kami akan lihat sama-sama lahan itu, setelah itu baru kita proses administrasinya,”jelas Wilhelmus Sugu Djawa

Wilhelmus Sugu Djawa berharap,  masyarakat Lembata terutama warga pemilik lahan di sepanjang jalan yang akan dikerjakan dapat mengikhlaskan lahannya digusur untuk pelebaran jalan. Karena rencananya, jalan akan dilebarkan sepanjang 5 setengah meter dan selanjutnya di hot mix.

“Kita akan buka jalan menjadi lima setengah meter dan itu kita langsung hot mix. Jadi kita langsung kerja pondasi, overlay dan atasnya kita langsung aspal,”kata Wilhelmus.

Karena itu, saya berharap saat pekerjaan nanti tidak dipersulit dengan pembebasan lahan warga. Saya juga telah mendapat kepastian dan komitmen Penjabat Bupati bahwa persoalan pelebaran jalan termasuk lokasi lahan untuk aktivitas kantor, gudang dan lainnya, akan dipenuhi secara baik oleh Pemerintah kabupaten Lembata.

“ Jadi kami harapkan nanti dukungan juga dari masyarakat, dari saudara-saudara di Lembata bahwa ketika kami melaksanakan pekerjaan, kami didukung dengan lahan yang tidak bermasalah,” ungkapnya.

Dikatakannya, Saat ini tim Satker PJN IV Provinsi NTT bersama tim dari Dinas PU Kabupaten Lembata sedang berada ke lapangan untuk melakukan survey lokasi sekaligus menyamakan persepsi antara gambar DED (Detail Engineering Design) dengan lokasinya.

Menurut Wilhelmus Djawa, secara aturan APBN terkini telah menggunakan sistem lelang e-Purchasing atau e-katalog. Dengan begitu, semua pihak yang berminat atau yang memenuhi syarat administrasi diberikan kesempatan  mengajukan diri melalui sistem lelang tersebut. Mekanismenya itu sudah diatur. Kita tetap menggunakan lelang, tetapi kita pakai ePurchasing bukan tender bebas, bukan lelang umum, tapi kami pakai e-katalog.

Kasatker Wilhelmus Sugu Djawa berharap agar semua proses tidak seperti kita membeli kucing dalam karung. Dalam artian harus mengetahui kapasitas, kemampuan, eksistensi dari penyedia jasa yang mau digunakan, dan yang terpenting harus kredibel”,tegas Wilhelmus Kasatker PJN IV Provinsi Nusa Tenggara Timur.*

 

Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *