Pemerintah Kabupaten Lembata kembali menunjukkan keseriusan dalam mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). rapat ini digelar pada Senin, 24 November 2025 di Ruang Rapat Bupati, Pemkab Lembata memfokuskan evaluasi dan percepatan pembangunan SPPG di wilayah terpencil sebagai fondasi utama keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, S.P, didampingi oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Quintus Irenius Suciadi, S.H., M.Si., serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan SPPG 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Rapat strategis ini untuk Memastikan MBG Berjalan Tanpa Hambatan.
Dalam rapat tersebut Bupati Kanisius Tuaq menegaskan bahwa pembangunan SPPG 3T adalah tulang punggung utama Program MBG. Karena itu, seluruh peserta diminta hadir secara langsung dan tidak diwakilkan.
“Program MBG tidak boleh terhenti. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan SPPG 3T. Semua harus hadir, menyampaikan progres, kendala, dan langkah perbaikan.” ujar Bupati Lembata.
Fokus utama rapat ini yakni, Evaluasi progres pembangunan SPPG, Inventarisasi kendala teknis di lapangan, Penyelarasan timeline pembangunan, Koordinasi antara investor, camat, dan kepala desa, dan Penyusunan langkah percepatan hingga peluncuran SPPG.
Rapat ini, melibatkan berbagai unsur penting diaantaranya: Koordinator BGN Wilayah Lembata, Pimpinan OPD teknis (PUPR, Perkim, dan lainnya), Perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah, Sembilan camat dari seluruh wilayah Lembata, 22 investor SPPG 3T, 30 kepala desa dari berbagai desa terpencil.
Kehadiran para peserta ini menunjukkan bukti nyata bahwa pembangunan SPPG bukan hanya agenda pemerintah, tetapi ini adalah sebuah gerakan besar lintas sektor.
Badan Gizi Nasional (BGN) RI telah menetapkan PT. Krakatau Sarana Properti sebagai investor pelaksana pembangunan SPPG 3T di Lembata, dengan 13 titik lokasi dapur MBG yang telah disetujui.
Dalam arahannya, Bupati Kanisius Tuaq menekankan pentingnya membangun sistem koordinasi yang terpusat dan disiplin.
“Koordinasi harus satu komando melalui Sekretariat di Bagian Kesra. Semua urusan teknis dan administratif dilaporkan ke sana. Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri.”
Ia juga menyoroti keluhan dari beberapa camat dan kepala desa, terutama terkait akses jalan, air bersih, serta kesiapan lahan.
Menurut Bupati Lembata Kalau desa tidak sanggup menarik air sampai lokasi dapur, kita bisa usulkan agar disiapkan oleh investor. Semua harus didiskusikan dan dikoordinasikan dengan baik.”
Penegasan Timeline bahwa Peluncuran akan dimulai bulan Januari 2026 dan Salah satu poin penting rapat adalah pembahasan timeline pembangunan. Adapun usulan lainya untuk harus bisa mulai awal hingga pertengahan Januari 2026.
“Kita tidak boleh asal tetapkan tanggal. Koordinasi lapangan harus beres dulu. Setelah itu, baru kita putuskan kapan launching SPPG.”
Bupati menginstruksikan agar rapat evaluasi ini harus dilakukan setiap bulan untuk memastikan progres berjalan sesuai target.
Ia menegaskan pentingnya pelaporan data secara terkoordinasi: “Jika data sudah dikirimkan ke Ditjen, semua harus wajib lapor ke sekretariat. Jangan ada laporan ganda atau data yang tidak sinkron. Ini penting untuk percepatan dan transparansi.”
Ini adalah Momen penting bagi Pemkab Lembata dalam menyusun langkah besar pembangunan pangan berbasis desa. Melalui kerja kolaboratif antara pemerintah, investor, dan pemerintah desa. Untuk itu pemkab Lembata berharap agar Lembata menjadi contoh keberhasilan implementasi Program MBG di Indonesia Timur. **ProkompimPemKabLembata **