Pengukuran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lembata oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan setiap bulan Agustus dan hasilnya digunakan sebagai dasar penetapan angka TPT Kabupaten. Berikut disajikan data Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lembata Tahun 2024 dan Tahun 2025. Berdasarkan tabel perhitungan, dapat terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,81%.
1.Angka pengangguran dihitung melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan rasio antara jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini memberikan gambaran mengenai besarnya tingkat pengangguran dalam suatu angkatan kerja.
2. Efektivitas Kebijakan Pemda pada Sektor Informal
Di daerah tanpa industri besar seperti Lembata, tantangan utamanya jarang berupa pengangguran ekstrem yang terlihat luntang-lantung di jalan (karena orang harus bertahan hidup). Tantangannya adalah setengah penganggur atau pekerja sektor informal dengan produktivitas rendah.
Ketika kebijakan daerah berhasil meningkatkan aktivitas ekonomi hingga melewati batas psikologis “1 jam produktif per minggu”, angka TPT akan langsung turun secara signifikan.
Dalam perhitungan BPS, kategori “Bekerja” adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit
1 jam dalam seminggu terakhir.
Di Kabupaten Lembata tidak mengandalkan pabrik besar atau industri manufaktur berskala masif untuk menyerap tenaga kerja. Kunci penurunan TPT Lembata terletak pada optimalisasi sektor informal (seperti nelayan tradisional, petani swadaya, dan peternak kecil) agar mereka tetap masuk dalam kategori Bekerja secara konsisten dan produktif.
Disini kita dapat melihat kebijakan pemda dinilai efektif karena mampu mentransformasi sektor informal melalui 3 (tiga) intervensi yakni:
1)Kepastian Akses Produksi:
Memberikan bantuan alat tangkap, bibit unggul, dan sarana peternakan yang memastikan masyarakat bisa terus berproduksi setiap hari.
2)Penguatan Kelembagaan:
Mendorong pembentukan kelompok tani/nelayan atau koperasi. Hal ini mengubah pola kerja individual yang rentan menjadi kerja kolektif yang lebih stabil secara ekonomi.
3)Pengamanan Alur Logistik & Pasar: Menjaga pasokan dan harga di tingkat lokal, sehingga komoditas informal memiliki serapan pasar yang jelas.
4)Program Nelayan-Tani-Ternak (NTT) sebagai Daya Ungkit Utama;
Tanpa adanya perusahaan besar, program strategis terintegrasi seperti Nelayan-Tani- Ternak menjadi mesin utama penggerak ekonomi (daya ungkit) di Kabupaten Lembata. Program ini secara langsung menyasar pada basis mata pencaharian terbesar masyarakat.
1)Sektor Nelayan:
Intervensi pemda pada rantai pasok dingin (cold chain), bahan bakar, dan pemanfaatan rute Tol Laut memastikan nelayan tidak hanya melaut saat musim tertentu, melainkan menjadikannya aktivitas harian yang stabil.
2) Sektor Tani:
Fokus pada pengembangan komoditas lokal (seperti jambu mete, jagung, atau hortikultura) memberikan kepastian kerja di lahan. Pemetaan wilayah potensi agroforestri membuat serapan tenaga kerja musiman menjadi lebih teratur.
3) Sektor Ternak:
Penguatan manajemen pakan dan kawasan sentra ternak rakyat mengubah pola peternakan liar menjadi usaha produktif yang membutuhkan curahan jam kerja harian yang pasti.
Penghargaan peringkat pertama penurunan TPT tahun 2025 ini membuktikan bahwa Kabupaten Lembata berhasil membangun model ketahanan ekonomi berbasis kerakyatan. Dengan mengoptimalkan program Nelayan-Tani-Ternak.
Pemerintah kabupaten Lembata tidak sekadar memberi bantuan stimulus, melainkan berhasil mengamankan aspek “curahan jam kerja” minimal masyarakat di sektor informal. Ketika masyarakat informal memiliki sarana, kepastian pasar, dan ekosistem yang mendukung untuk bekerja minimal 1 jam per minggu secara produktif, mereka secara otomatis keluar dari radar pengangguran BPS. Ini adalah kemenangan strategi lokalisasi ekonomi atas ketiadaan industri besar.
4. Aspek/Indikator dan Substansi Penilaian Presentasi Kepala Daerah Dalam Dimensi Tingkat Pengangguran Terbuka Kemendagri dengan implementasi program lokal di Kabupaten Lembata
Adapun banyak standar, klaim, maupun indikator sektoral yang digunakan berbagai pihak untuk mengukur keberhasilan penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Namun, penghargaan tertinggi yang diraih Kabupaten Lembata kali ini memiliki bobot yang jauh berbeda, karena menggunakan indikator penilaian resmi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).
Penilaian Kemendagri tidak sekadar melihat penurunan angka statistik di atas kertas, melainkan membedah secara rinci aspek tata kelola pemerintahan yang komprehensif. Mulai dari ketegasan komitmen kebijakan regulasi, sinkronisasi perencanaan dengan capaian riil di lapangan, strategi keberlanjutan program agar dampak tidak bersifat sementara, terobosan inovasi lokal, hingga kekuatan kolaborasi lintas sektor (pentahelix).
Dengan menggunakan indikator Kemendagri sebagai standar tertinggi evaluasi kinerja daerah, penghargaan peringkat pertama ini menjadi pengakuan nasional yang mutlak dan objektif.
Prestasi ini membuktikan bahwa strategi Pemerintah Kabupaten Lembata dalam menggerakkan ekosistem informal melalui program Nelayan-Tani-Ternak bukan hanya berhasil secara kalkulasi angka BPS, tetapi juga diakui sebagai model tata kelola kebijakan publik yang sehat, terstruktur, dan terbaik di tingkat nasional.
Berikut gambaran keterkaitan Aspek/ Indikator Substansi Penilaian dari kemendagri serta kaitannya dengan implementasinya di Kabupaten Lembata.
1) Komitmen Daerah dan Aspek Kebijakan
Kemendagri menilai sejauh mana regulasi dan keberpihakan politik anggaran daerah diarahkan untuk mengatasi pengangguran.
Implementasi di Lembata:
Mengingat Kabupaten Lembata tidak memiliki industri manufaktur besar, Pemda menunjukkan komitmen politik yang kuat dengan menempatkan sektor informal sebagai tulang punggung daerah. Komitmen ini diwujudkan melalui penerbitan regulasi daerah (seperti Perbup atau Instruksi Bupati) yang secara khusus mengawal ekosistem Nelayan-Tani-Ternak (NTT). Anggaran daerah dialokasikan secara fokus untuk pengadaan sarana produksi langsung (alat tangkap, bibit mete/jagung, sarana peternakan) guna memastikan masyarakat usia kerja memiliki instrumen untuk produktif.
2) Perencanaan dan Capaian Program
Aspek ini mengukur keselarasan antara dokumen perencanaan
(RPJMD/RKPD/RENSTRA) dengan eksekusi riil serta hasil capaian di lapangan.
Implementasi di Lembata:
Dalam dokumen perencanaan, Pemda Lembata secara jeli melihat bahwa intervensi TPT tidak bisa menggunakan pendekatan industrialisasi formal. Perencanaan diarahkan pada peningkatan produktivitas pekerja informal agar mereka melampaui batas minimum kriteria bekerja BPS (minimal 1 jam kerja kontinu per minggu). Capaian program ini sangat terukur: angka TPT tahun 2025 turun drastis karena kelompok masyarakat yang sebelumnya dianggap “menganggur terselubung” atau bekerja musiman, kini memiliki aktivitas harian yang stabil dan kontinu melalui program integrasi tani- ternak dan nelayan.
3) Strategi Keberlanjutan (Sustainability)
Kemendagri menilai apakah penurunan pengangguran ini bersifat momentum (sementara) atau memiliki pondasi jangka panjang agar tidak naik kembali.
Implementasi di Lembata:
Keberlanjutan program NTT di Lembata dijaga melalui penguatan kelembagaan di tingkat tapak. Pemda tidak hanya membagikan bantuan lalu pergi, melainkan mendorong pembentukan koperasi, kelompok tani (Gapoktan), dan kelompok nelayan (Poklayan). Selain itu, strategi keberlanjutan diperkuat dengan pengamanan jalur logistik (seperti optimalisasi Tol Laut untuk pengiriman komoditas keluar daerah). Rantai pasok yang terjaga ini memastikan bahwa sektor informal tetap menjadi lapangan kerja yang menjanjikan secara ekonomi dalam jangka panjang.
4) Inovasi Daerah
Penilaian ini melihat terobosan kreatif yang dilakukan Pemda dalam mengatasi keterbatasan daerah (dalam hal ini, ketiadaan industri besar).
Implementasi di Lembata:
Inovasi utama Lembata terletak pada konsep integrasi hulu-hilir sektor informal. Ketika daerah lain bingung mencari investor pabrik besar, Lembata berinovasi dengan menciptakan “ekosistem sirkular” dalam program Nelayan-Tani-Ternak. Misalnya, limbah pertanian diolah menjadi pakan ternak, dan hasil ternak dikonsolidasikan untuk pemenuhan gizi lokal serta pasar ekspor minor. Inovasi pemetaan koordinat lahan potensial jambu mete dan pelacakan hasil bumi juga menjadi terobosan penting yang memastikan intervensi kebijakan pemda tepat sasaran dan berbasis data.
5) Kolaborasi dan Kerja Sama Antar Pihak (Pentahelix)
Aspek ini menilai sejauh mana Pemda mampu menggerakkan lintas sektor, karena isu pengangguran tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas saja.
Implementasi di Lembata:
Keberhasilan ini adalah buah dari kolaborasi solid. Di internal birokrasi, Setda Lembata berhasil mengkoordinasikan kerja lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-menghubungkan Dinas Pertanian, Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Koperasi/UKM, hingga Bappelitbangda secara sinkron. Di eksternal, Pemda membuka ruang kerja sama dengan pihak swasta/mitra bisnis untuk kepastian serapan pasar (seperti komoditas mete), melibatkan perbankan melalui penyaluran KUR untuk modal kerja sektor informal, serta menggandeng elemen masyarakat lokal untuk menjaga perputaran ekonomi di tingkat desa.
“Penghargaan peringkat pertama dari Kemendagri pada tahun 2026 ini diraih karena Kabupaten Lembata dinilai unggul dalam mentransformasi keterbatasan daerah menjadi keunggulan kompetitif. Tanpa industri besar, Pemda Lembata membuktikan bahwa melalui Komitmen regulasi yang berpihak, Perencanaan yang berbasis realitas lapangan, Strategi Keberlanjutan kelembagaan, Inovasi sirkular NTT, serta Kolaborasi lintas sektor yang inklusif, penurunan angka TPT secara signifikan di sektor informal dapat dicapai secara struktural dan diakui secara nasional.”**PorkopimdaPemkabLebata**