Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) ternyata terus memeberi perhatian khusus pada kasus pembunuhan Astrid dan Lael yang sepanjang lima bulan terakhir sedang menjadi perhatian publik NTT. Jika sebelumnya Gubernur VBL memberi dukungan kepada Aliansi yang berjuang untuk kasus ini, maka kali ini Gubernur memberi masukan kepada Kejati NTT yang baru agar kasus ini bisa menjadi perhatian dan segera dituntaskan.
Ketika bersama Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS), menerima audiensi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, Hutama Wisnu di Ruang Kerja Gubernur, Senin (7/3), Gubernur VBL menyampaikan hal ini.
Adapun Hutama Wisnu merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT yang baru dilantik pada Rabu (2/3), menggantikan Yulianto.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur VBL menyampaikan profisiat dan selamat bertugas kepada Kejati Hutama Wisnu sekaligus meminta agar Kejati bisa memberi perhatian khusus pada kasus pembunuhan Astrid dan Lael.
“Saya minta perhatian pa Kejati untuk mempercepat penyelesaian kasus pembunuhan ibu dan anak (Astri Manafe dan anaknya Lael, red) karena (telah) menjadi sorotan masyarakat NTT. Saya juga telah menyampaikan hal ini kepada Kapolda NTT.Isu-isu seperti ini perlu diredam dengan segera melalui penanganan yang adil,” kata Gubernur VBL.
Lebih lanjut Gubernur juga tetap mengharapkan keterlibatan kejaksaaan dalam penanganan dan penertiban aset-aset dari pemerintah daerah.
“ Saya berharap kerjasama dalam penanganan dan penertiban aset milik pemerintah daerah yang sudah ditandatangani dengan pa kejati yang lama (Yulianto,red) dapat tetap dilanjutkan,” kata Gubernur VBL.
Sementara itu, Kejati Hutama Wisnu dalam kesempatan tersebut mengungkapkan keinginannya untuk menjadi bagian dari masyarakat NTT.
“Saya telah dilantik pada tanggal 2 Maret yang lalu, mohon kiranya diterima sebagai bagian dari warga NTT. Kami juga siap melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung program-program pemerintah provinsi NTT. Kami juga tetap memberikan dukungan terhadap upaya penelusuran dan penertiban aset milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-NTT,” kata Kejati Hutama Wisnu.
Terkait permintaan Gubernur untuk penyelesaian kasus ibu dan anak, pihaknya akan segera menindaklanjuti dan memperhatikan hal tersebut secara serius.
Tampak hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur NTT, Sekretaris Daerah Provinsi NTT dan Aspidsus Kejaksaan Tinggi NTT serta Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT. (Gusty Muda/Sp)