Forum Penyelamat Lewotana Lembata (FP2L) kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa 26 September 2023 di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata. pada aksi damai tersebut Forum Penyelamat Lewotana Lembata mengawali rute aksinya yang dimulai dari kantor Kejari Lembata, Polres Lembata, DPRD Lembata dan berahkir di kantor Bupati Lembata.
Target unjuk rasa yang dilakukan FP2L ini, menuntut keras penyelesain beberapa persoalan dugaan korupsi yang telah di laporkan ke Kejari Lembata.
Kasus-kasus yang FP2L laporkan ini yakni; penyalahgunaan dana Covid 19 sebesar Rp 16 miliar, pembangunan jaringan air Weilain dan pengelolaan dana PEN untuk pembangunan 50 paket jalan di Lembata
“Dari sekian banyak kasus yang sudah di laporkan ini, FP2L lebih menyoroti Kasus penyalaggunaan dana Covid 19 yang kini menjadi kasus yang paling disoroti
Dalam orasi pihak FP2L membeberkan, penanganan pandemi Covid 19 telah selesai, namun aroma korupsi di dalam pengelolaan anggaran Rp 16 miliar ini mulai dimunculkan setelah FP2L mendapatkan pengaduan dari masyarakat terutama para tenaga kesehatan.
Dikatakanya pihak FP2L sejak menerima pengaduan. Langsung melakukan laporan ke pihak Kejari Lembata dan sekarang lagi dilakukan penyelidikan dan penyidikan.
“Kami akan terus melakukan pengawalan penanganan kasus ini Di kantor kejaksaan. Kami bersumpah atasnama, leluhur tanah ini, untuk terus mengawal kasus penyalahgunaan dana Covid 19 ini hingga tuntas,” tegas Ali Kedang
Menurut Ali Kedang penyerapan anggaran Covid 19 selama ini lebih diutamakan untuk pembayaran insentif para pejabat daerah. Sedangkan insentif tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan penanganan Covid 19 banyak yang tidak dibayar hingga saat ini.
Hal ini bagi Ali Kedang kasus ini menarik karena “Para pembesar kita mendapat insentif yang sangat besar. Dari anggaran Rp 16 miliar untuk Covid 19 terserap hanya Rp 13 miliar lebih. Sisah dipergunakan untuk insentif para pembesar,” terang Ali kedang.
“anggaran sekitar 7 miliar di rumah sakit umum (RSUD Lewoleba), tapi kasihan, para nakes di rumah sakit umum banyak yang masih mengeluh insentif mereka belum terbayarkan. Selain itu pihak Dinas Kesehatan kabupaten Lembata mengelolah sekitar Rp 2 miliar lebih, tapi Puskesmas Balauring masih berhutang Rp 80 juta. Ini adalah sebuah praktek Kejahatan anggaran yang dilakukan hampir sama dengan kasus penanganan Covid 19 yang sedang bermasalah,”ujar Ali Kedang.
Untuk itu Ali Kedang menekankan bahwa pihaknya bersama segenap anggota tim pengunjuk rasa meminta agar pihak aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas kasus ini.
Di gedung DPRD Ali Kedang bersama rombongan unjuk rasa di sambut pimpinan DPRD dan anggota DPRD Lembata melakukan audens bersama. Kepada para Wakil Rakyat di gedung Peten Ina Ali Kedang meminta agar Lembaga DPRD untuk terus mengawal laporan yang telah dilayangkan FP2L ke Kejari Lembata.(GM, Chelle Kedang)