Kami lelah dengan anjuran, kami lelah dengan himbauan. Kami menerangkan dengan sistem dari tahun yang lalu, karena kultur kita ini kalau tidak ada sistem mudah sekali dibengkokkan,” demikian kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim pada saat sosialisasi aturan penyediaan dan pendistribusian BBM, di aula Kantor Bupati Lembata, Kamis (16/3/2023).
Hadir saat itu, Bupati Marsianus Jawa, Abdul Halim bersama Tim BPH Migas, Ahmad Tohir bersama Tim PT Pertamina Persero, juga Sekda Lembata dan para Pimpinan SPBU dan APMS, serta para Kepala OPD.
Abdul Halim menyampaikan bahwa dengan penerapan sistem yang baik, segala hal yang bengkok-bengkok bisa diluruskan karena sistem membantu memudahkan kita dalam pemantauan dan pengawasan.
Lanjut Abdul sistem ini tidak bisa berjalan sendiri butuh ada pihak atau orang yang dapat mengawasi, dimana BPH Migas itu adalah tugas utamanya yakni; pengawasan, pendistribusian dan penyediaan bahan bakar subsidi
Bahan bakar subsidi yang dimaksud disini menurut Abdul Halim ada dua jenis yaitu JBT (Jenis BBM Tertentu) atau BBM bersubsidi dan JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan), yakni minyak solar dan minyak Pertalite. Kedua jenis minyak ini adalah yang bersubsidi,”terang Abdul Halim
meskipun BPH Migas di bentuk secara undang-undang, namun sampai dengan saat ini BPH Migas tidak memiliki kantor, BPH Migas hanya memiliki satu kantor di Jakarta. “Disana ada Tiga ratus delapan puluh personil yang mengawasi NKRI, terus terang, “kami kalau disuruh ngerjain sendiri, kami udah nyerah. Bayangkan saja dari Sabang sampai Merauke ada tiga ratus delapan puluh orang itu kalau pulang ke rumah sudah dicerai sama istri,” kata Ketua Tim BPH Migas Lembata.
Abdul berkisah betapa beratnya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh 380 personil dari BPH Migas dalam mengurai setiap benang merah permasalahan Migas yang ada di NKRI.
Dikatakanya Sejak tahun kemarin, pihaknya juga telah mendorong badan usaha Pertamina untuk menerapkan sistem subsidi yang tepat MyPertamina. MyPertamina adalah aplikasi layanan keuangan digital dari Pertamina dan anggota Badan Usaha Milik Negara yang terintegrasi dengan aplikasi LinkAja. Aplikasi ini digunakan untuk pembayaran bahan bakar minyak secara non-tunai di stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina. Dengan sistem MyPertamina ini, effort-effort kami akan memastikan BBM itu disalurkan tepat sasaran, tepat kuantitas, karena kalau tidak APBN kita bakal habis.
“Semakin pintar masyarakat, kita tentunya tidak boleh melayani atau mengikuti begitu saja. Kita saat ini melayani yang quart, subsidi tepat MyPertamina. Nah ini tentunya perlu didorong oleh Pemda setempat,” ungkap Abdul Halim.
Saya berharap keterlibatan pemerintah daerah dapat mendorong suksesnya sistem MyPertamina ini. Karena ini merupakan salah satu TUL kita untuk melakukan pengawasan. TUL atau Tata Usaha Pelanggan itu sendiri adalah system pembayaran pelanggan atau calon pelanggan dan masyarakat lainnya baik dengan sistem manual “Tul-Man” atau dengan sistem komputer “Tul-Kom”.
Sistem ini menurut Abdul sangat teruji manfaatnya. Dan kami juga mendapat dukungan sepenuhnya dari petugas APH (Aparat Penegak Hukum), yang salah satunya adalah dari Bainintelkam Polri untuk ikut bersama kami guna mengawasi termasuk persoalan kelangkaan BBM di Lembata harus segera terselesaikan.
Karena itu, Abdul menghimbau kepada seluruh masyarakat Lembata untuk bersinergi dengan BPH Migas ” Kita semua harus barsama-sama mengatasi permasalahan ini, sebab kalau tidak maka persoalan ini tidak akan bisa terselesaikan.”kata Abdul
Secara terbuka Abdul mengatakan bahwa pihak BPH, Kepolisian atau APH itu kayak angkat tai ayam. selesai keluar dari Lembata, kambu lagi. Nah makanya kita berharap agar masyarakat Lembata harus bisa ada partisipasi,” katanya.
Selain itu Abdul juga berharap peran media untuk terus mengawal proses ini. Kalau temukan hal-hal yang mencurigakan atau terindikasi akan merugikan negara segera hubungi ke nomor pengaduan yang telah disiapkan. Pasti kita akan segera merespon setiap pengaduan apabila itu benar adanya. Semisal dengan APH, kami pernah memberi award begitu juga rekan-rekan polisi di Krimsus yang bekerja sama dengan kami dan menemukan kasus-kasus ini terbongkar hingga mendapatkan penghargaan dari Kapolri. Penghargaan tersebut adalah disekolahkan lagi ke Lemhanas. Ini salah satu contoh bentuk kerjasama yang kita bangun untuk sinergi dengan semua aparat,”ujar Abdul
Adapun banyak kasus lainya yang kita hadapi akan tetapi Jadi miris sekali kalau kita tidak bisa menyelesaikanya secara bersama-sama, baik itu dari pemerintah, dari lembaga penyalur dan dari masyarakat penerima manfaat. Kalau ketiga komponen ini terbuka dan serius untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka persoalan BBM di Lembata tidak berlarut-larut seperti ini. Dan untuk bisa mengatasi persoalan ini pihak BPH Migas berdiri pada tiga pilar untuk kepentingan masyarakat Lembata,”terang Abdul
Abdul juga menjelaskan bahwa secara aturan atau regulasi, peran Pemerintah Daerah dalam proses pengawasan distribusi BBM adalah mutlak dan sangatlah penting. Yang menjadi pertanyaannya adalah sudahkah pengawasan itu dilaksanakan Pemerintah Daerah secara baik?
Memang harus diakui terhadap pengawasan awal ini, Pemerintah pastilah mengalami kesulitan. Saya menjamin kalau dijalani dengan serius dan sungguh-sungguh pasti akan membawa hasil yang memuaskan. Pemerataan distribusi subsidi BBM akan jauh lebih tepat sasaran.
“Kebijakan pemerintah harus bisa terlaksana oleh badan usaha dan harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini hal utama yang kita harus dilakukan,” ungkap Ketua Tim Komite BPH Migas Lembata.
Anggota Komite BPH Migas berharap agar pada forum sosialisasi ini dapat memberi manfaat bersama demi kesejahteraan masyarakat Lembata.
Bupati Lembata, Marsianus Jawa, saat membawakan sambutannya. Ia mengatakan bahwa persoalan BBM di Lembata berlarut-larut hingga saat ini, karena semua kita tahu, kita dengar, kita lihat, tetapi bagaimana mengatasi persoalan yang sulit ini.
Sebagai pemerintah Penjabat Bupati Marsianus dihadapan ketua BPH Migas Jujur mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata selama ini memiliki kekurangan.
“Kami tidak berani atau tidak melakukan pengawasan sebagaimana seharusnya dilakukan terhadap penyaluran BBM di Lembata
Kami mengakui kesulitan dengan personil yang terbatas dan tidak bisa memerintahkan Kasatpol PP bersama anak buahnya untuk terus berjaga sepanjang hari dan sepanjang waktu, mengawasi kegiatan transaksi BBM di jam 2 dan jam 3 pagi. Hal itu tidaklah bisa dan kalau modusnya seperti ini dimainkan atau dibiarkan berjalan terus maka daerah ini akan begini terus. Masyarakat Lembata akan mengalami kesulitan karena kelangkaan BBM dan imbasnya ekonomi masyarakat cepat atau lambat akan lumpuh,”kata Marsianus Jawa
Karena itu, penjabat Bupati Marsianus Jawa meminta dukungan dari peserta yang hadir untuk bisa mengatasi persoalan BBM di daerah ini.
Saya yakin, kalau persoalan BBM ini bisa kita atasi bersama, maka akan ada perubahan yang lebih baik di tanah Lembata ini. Dan untuk mencapai hal itu, pihak pemerintah tentunya memberi dukungan penuh kepada BPH Migas dan Pertamina serta semua komponen untuk boleh membantu persoalan ini,”tutup Penjabat Bupati Lembata.(Gusty,Chelle/Prokompim Setda Lembata)