Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, merupakan unit dapur komunitas yang dibentuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola, memproduksi, dan mendistribusikan makanan bergizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). SPPG bertujuan meningkatkan status gizi anak dan ibu hamil, serta memberdayakan ekonomi lokal. SPPG juga menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah untuk menyiapkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq kali ini memimpin rapat percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di ruang rapat Bupati Lembata, Jumat (27/2) siang.
Rapat tersebut didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Quintus Irenius Suciadi, S.H., M.Si., selaku Ketua Satgas serta dihadiri perwakilan Badan Gizi Nasional, PT. Krakatau Sarana Properti dan 13 kepala desa terkait.
Pembangunan SPPG pada 13 desa yang telah memperoleh Surat Keputusan (SK) berdasarkan usulan sebelumnya yakni desa, Atawai, Bolibean, Tapobali, Atakera, Lamalera A, Puor B, Dulir, Atakore, Nuba Boli, Nuba atalojo, Ile Kerbau, Lusilame dan dusun Lamanuna.
Bupati Kanis menegaskan pentingnya laporan perkembangan (progress report) dari setiap titik untuk ditindaklanjuti secara terukur dan berkelanjutan. Ia meminta seluruh tahapan pekerjaan dipantau secara sistematis.
“Setiap tahapan harus memiliki jadwal yang jelas dan dievaluasi secara berkala agar pekerjaan berjalan sesuai target,” tegasnya.
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa kesiapan lahan menjadi faktor utama keberhasilan program. Lahan yang digunakan harus berstatus jelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Untuk itu para Kepala desa diminta memastikan kejelasan status lahan, apakah merupakan aset pemerintah desa atau milik pihak lain. Apabila berada di luar aset desa, maka perlu dilakukan pembicaraan teknis terkait mekanisme sewa-menyewa dan regulasi yang berlaku bersama pihak terkait.
Bupati juga menyinggung pentingnya komunikasi yang responsif antar pemangku kepentingan, mengingat masih terdapat kendala koordinasi dengan pihak tertentu.
Selain 13 titik yang telah berjalan, terdapat lima desa tambahan yang diusulkan untuk masuk dalam program, yaitu Desa Banitobo, Desa Puor, Desa Alap Atadei, Dusun Dangalangu, dan Dusun Wade.
Bupati mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kantor Pusat Badan Gizi Nasional guna mengusulkan penerbitan SK bagi lima desa tersebut sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan. Hingga sekarang Komunikasi juga telah dilakukan dengan pimpinan di Kupang untuk memastikan sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Perwakilan PT. Krakatau Sarana Properti menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari kerja sama antara Badan Gizi Nasional dan Krakatau Steel yang mencakup puluhan titik di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Untuk Pekerjaan awal pembuatan dapur MBG ini dimulai dari lantai berukuran 16 x 11 meter serta pembangunan rumah berukuran 10 x 15 meter sesuai standar Badan Gizi Nasional.
Terkait masa kontrak antara BGN dan Krakatau Steel dimulai pada pertengahan November 2025, tim pelaksana baru menerima tanggung jawab pada 11 Desember 2025. Pekerjaan fisik dapat dimulai sekitar 20 Desember 2025 setelah terkendala kondisi cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi.
Sebanyak 13 titik pengerjaan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup delapan desa prioritas dengan target pengiriman unit rumah (prototipe) dan pemasangan atap pada Maret 2026. Tahap kedua mencakup lima desa lainnya dengan fokus penyelesaian pondasi seiring jadwal pengiriman material.
Pemerintah Kabupaten Lembata tentu akan terus memastikan program ini berjalan sukses, termasuk di wilayah terpencil sekalipun.
Dengan evaluasi rutin, jadwal kerja yang terstruktur, serta dukungan pemerintah dan mitra kerja, pembangunan SPPG di Kabupaten Lembata diharapkan dapat segera memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat. **ProkompimPemKabLembata**