Surat terbuka ini ditujukan langsung kepada Bupati Lembata sebagai bentuk partisipasi dan pertanggungjawaban publik atas keluhan dan pengaduan warga Masyarakat Lembata yang sedang mengalami kelangkaan BBM.
Kepada media Acan Raring menyampaikan ada 3 poin persoalan kelangkaan BBM di Lembata yang dilampirkan dalam surat terbuka diantaranya;
1.Kelangkaan BBM Subsidi (minyak tanah) di tingkat masyarakat
2.Harga Minyak tanah yang tidak normal di tingkat pengecer (Mahal dan tak terkendali)
3.Praktek curang/nakal oknum pengelola pangkalan minyak tanah.
Melalui rilis yang dikirimkan lewat pesan whatsapp kepada media ini. Acan Raring Menerangkan pihaknya sangat kecewa terhadap surat pengaduan yang pernah dikirimkan kepada bapak Bupati Lembata pada tanggal 03 November 2025, Nomor : 01/PNGD-MSYKT/XI/2025;
perihal : Pengaduan dengan lampirkan beserta : Kronologi Kejadian namun hingga kini pihaknya tidak mendapat informasi apapun terkait masalah yang kami adukan.
Lebih lanjut Acan Raring menerangkan bahwa surat ini semata kami memohon perhatian publik dan pihak berwenang terutama bapak Bupati Lembata dan DPRD Lembata terkait permasalahan yang mendesak ini. Surat yang kami layangkan saat itu sampai hari ini tidak ada upaya pencarian solusi dan penindakan sehingga terkesan persoalan ini dibiarkan berlarut dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. “Ungkap Acan Raring.
“Kami menulis surat ini untuk mendesak Bupati Lembata dan DPRD Lembata agar segera mengambil tindakan tegas sehingga masalah ini tidak terus terjadi.
Menurutnya sebagai warga masyarakat Lembata tentunya kami berharap ada tanggapan terhadap surat yang kami sampaikan akan tetapi sampai dengan saat ini bapak Bupati belum menanggapi surat tersebut.
Mikhael Acan Raring juga sangat sesalkan karena tidak ada tanggapan dari Bupati Lembata. Dengan demikian maka pihaknya juga terpaksa menulis di media sosial karena jalur resmi yang kami gunakan dengan bersurat secara resmi tidak mendapat atensi dan perhatian.
Selain surat untuk Bupati Lembata, pihaknya juga menggugat peran kontrol dan pengawasan lembaga Legislatif yang mana tembusan surat pengaduan kami pun kami kirimkan kepada DPRD Lembata.
“dalam surat pihaknya juga bertanya “dimanakah fungsi kontrol lembaga Legislatif?”. Ataukah memang kita terbiasa mengambil keputusan dan tindakan setelah jatuh korban? Semoga tidak demikian.
Pada persoalan ini kami berharap agar lembaga Eksekutif dan Legislatif lebih harus lebih peka mendeteksi gejala sosial, dengan mengedepankan perasaan sensitivitas untuk merasakan problem sosial, dan kemauan baik untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah bukan hanya menunggu laporan dan pengaduan,”tegas Acan Raring.
Ia berharap agar kiranya surat terbuka yang kami sampaikan ini dapat diterima sebagai aspirasi masyarakat.
“kami sangat terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai solusi terbaik dari permasalahan ini serta berharap dan menantikan perubahan dan perbaikan nyata dari pemerintah, Semoga surat terbuka ini menjadi bahan permenungan kita terhadap persoalan kepentingan publik yang lebih luas.***