Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, menegaskan arah pembangunan daerah dengan mengunci 20 program unggulan sebagai skala prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan RKPD Tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Anton Enga Tifaona, Kantor Bupati Lembata, Selasa (17/3) ini menjadi titik krusial dalam menyelaraskan agenda pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Forum strategis yang digelar oleh Bappelitbangda Lembata tersebut dihadiri Ketua DPRD Syafrudin Sira, Sekretaris Daerah Paskalis Ola Tapo Bali, Asisten Sekda, dan jajaran pimpinan OPD, serta camat, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Lembata menekankan pentingnya ruang konsolidasi untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang terukur, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, seluruh program harus benar-benar disusun secara realistis dan tepat sasaran,” tegas Bupati Kanis.
Sebanyak 20 program prioritas yang dikunci dalam kebijakan ini berfokus pada penguatan sektor Nelayan Tani Ternak (NTT) sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.
Program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan, penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian, pengembangan klaster komoditas unggulan, hingga jaminan pemasaran hasil produksi.
Selain itu, pemerintah juga mendorong hilirisasi sumber daya alam serta pengembangan food estate lahan kering terintegrasi sebagai langkah strategis meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
Di sektor pendukung, pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), penguatan UMKM dan koperasi, serta pengembangan sektor pariwisata.
Sementara pada aspek sosial, program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, penanganan stunting, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan ketenagakerjaan juga menjadi bagian integral dari kebijakan prioritas tersebut.
Tak hanya itu, Pemda Lembata juga memasukkan agenda penataan kota, pengelolaan persampahan, pembangunan infrastruktur konektivitas antar wilayah, hingga program ekologi berkelanjutan sebagai respons terhadap isu perubahan iklim.
Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Meski arah kebijakan terlihat komprehensif, tantangan implementasi tetap menjadi pekerjaan rumah utama.
Kendati ditengah Keterbatasan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta konsistensi pelaksanaan program di tingkat OPD dinilai akan sangat menentukan keberhasilan 20 program prioritas tersebut.
Musrenbang RKPD 2027 ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinkronisasi antara usulan masyarakat dari tingkat kecamatan dengan kebijakan strategis pemerintah daerah.
Di tengah tekanan fiskal, keputusan Bupati Kanis mengunci prioritas pembangunan menjadi langkah penting, namun efektivitasnya akan sangat bergantung pada disiplin eksekusi dan pengawasan di lapangan.**ProkompimPemKabLembata**