Pemerintah Kabupaten Lembata mengadakan rapat mediasi antara Desa Nilanapo dan Desa Balurebong terkait penutupan akses jalan yang sempat memicu ketegangan antar warga. Pertemuan berlangsung di Rumah Jabatan Wakil Bupati Lembata, Senin (27/4), dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lembata, H. Muhamad Nasir.
Rapat ini dihadiri Wakapolres Lembata, Staf Ahli Bupati, Kaban Kesbangpol, Kadis PMD, Kadis Perkimtan, Kasat Satpol PP, Camat Omesuri, Camat Lebatukan, Sekcam Lebatukan serta para kepala desa dan perwakilan masyarakat dari kedua wilayah.
Dalam arahannya, Wakapolres Lembata, Kompol Muhammad Fakhruddin,S.Sos.,
M.Hum., CIAS,CELM,CPPSDM, menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh pihak pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda, untuk tidak mengulang kejadian serupa. Ia mendorong agar setiap persoalan diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah.
“Apapun persoalannya, harus diselesaikan melalui komunikasi. Kita bangun mufakat, kita jaga perdamaian, dan kita hindari konflik berulang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wakapolres Lembata, menyampaikan apresiasi kepada kedua desa yang telah hadir dengan niat tulus dan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan secara damai.
Sementara itu Wakil Bupati Lembata, H. Muhamad Nasir, menegaskan bahwa kebersamaan dan komunikasi menjadi kunci utama dalam meredam konflik. Ia menilai peristiwa tersebut dipicu oleh terputusnya komunikasi serta munculnya prasangka di tengah masyarakat.
“Kebersamaan harus terus kita jaga. Ini menjadi bukti bahwa kita mampu menyelesaikan persoalan secara bijak,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah hadir melalui pendekatan hukum administrasi, diskresi, dan mediasi untuk memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.
“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah hukum tertinggi. Kita tidak boleh membiarkan konflik kecil berkembang menjadi perpecahan besar. Yang kita bangun hari ini adalah sejarah kebersamaan,” ujarnya.
Wabup Nasir juga menegaskan bahwa persoalan batas wilayah dan pengelolaan aset akan menjadi agenda lanjutan pemerintah daerah untuk ditangani secara bertahap dan sistematis.
Lebih jauh, Wabup Nasir mengingatkan bahwa kehidupan bermasyarakat tidak bisa dipisahkan dari nilai budaya, kekeluargaan, dan toleransi. Ia mengajak seluruh pihak untuk menekan ego sektoral dan mengedepankan rasa persaudaraan dalam menyelesaikan perbedaan.
Menurutnya, penutupan jalan tidak hanya dilihat sebagai persoalan, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk mengidentifikasi akar masalah, termasuk pengelolaan portal dan batas wilayah.
Wabup Nasir juga mengingatkan bahwa setiap keputusan yang diambil saat ini akan menjadi warisan bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, penyelesaian konflik harus mengedepankan nilai kebersamaan.
Menutup pernyataannya, Wabup Nasir mengajak seluruh masyarakat untuk menurunkan ego, memperkuat komunikasi, dan menjaga persatuan demi masa depan daerah yang aman dan lebih baik.
Kedua Kepala desa dan Perwakilan Masyarakat menyambut baik proses mediasi ini mengakui bahwa konflik yang terjadi dipicu oleh kesalahpahaman dan komunikasi yang tidak berjalan baik. Mereka menyatakan komitmen untuk saling memaafkan dan membangun kembali hubungan sosial yang harmonis.
Sebagai bentuk kesepakatan bersama, berita acara perdamaian ditandatangani oleh seluruh pihak, meliputi Wakil Bupati, Wakapolres, para kepala desa dari kedua wilayah, unsur OPD terkait, serta Staf Ahli Bupati.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan pelukan hangat antarwarga untuk merajut kembali benang-benang kebersamaan, dan dilanjutkan dengan Tarian Beku bersama yang menyatukan rasa sebagai wujud rekonsiliasi dan persaudaraan yang kembali utuh.
Mediasi ini menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas sosial di Kabupaten Lembata, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan dialogis, humanis, dan berbasis nilai budaya lokal.
**ProkompimPemKabLembata**