Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meminta Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) NTT dan Dinas terkait agar bekerja cepat dan tepat dalam menangkap peluang bantuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat. Seluruh daerah di Indonesia menginginkan kucuran dana tersebut.

“Saya ingin agar Bappelitbangda dan dinas teknis duduk bersama dengan didampingi tim asistensi dari Kementerian Perencanan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dapat merancang program-program pemulihan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan daerah ini, sampai pada tim kerja teknis paling bawah di lapangan, siapa bertanggung jawab. Itu harus cepat, jelas dan tepat. Dalam dua hari, harus sudah selesai,” kata Gubernur VBL dalam arahannya saat pertemuan bersama Tim Asistensi Kementerian PPN/Bappenas dan Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (19/8). Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas Strategi PEN untuk Penanganan Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Perekonomian serta Penyelamatan Ekonomi NTT.

Berdasarkan rilis dari Humas Provinsi yang diterima Aktualita Ntt, Gubernur VBL memberi warning kepada semua pimpinan OPD bahwa, kucuran Dana PEN tersebut pasti diinginkan oleh semua Provinsi di Indonesia. Oleh karena itu pemprov NTT harus bergerak cepat. “Kita harus bergerak cepat untuk menangkap peluang ini. Harus mempersiapkan model dan sistem kerja secara tepat sehingga bisa diterima saat masuk aplikasi di pusat,” tegas Laiskodat.

Gubernur Viktor meminta agar rancangan programnya harus detail sampai ke soal cara kerja di lapangan.
“Tidak hanya pada aspek anggarannya, tapi juga sampai pada tahapan kerjanya macam apa. Ekosistemnya harus sampai jadi. Misalnya kalau kerja usaha beternak ayam oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE), harus jelas siapa yang kerja, masyarakat yang mana, pelatihan dan pendampingannya bagaimana, sampai jadi. Jangan kita dapat anggarannya, lalu dia macet. Pekerjaan nomor satu adalah menyiapkan program dan memperjuangkan agar program itu bisa disetujui,” tegas mantan ketua Fraksi Nasdem DPR RI itu.

Lebih lanjut VBL menjelaskan, Gubernur dan Wakil Gubernur akan berupaya keras melakukan pendekatan dengan kementerian dan pemerintah pusat agar NTT bisa mendapatkan bantuan dana PEN ini dalam jumlah banyak. Yang penting hal-hal teknis dapat diselesaikan oleh instansi terkait.

“Nanti saya dan pa Wagub akan ikuti semua sampai pada eksekusi lapangan. Tim kerjanya siapa, harus jelas. Karena ini peluang kita untuk menjalankan berbagai program-program prioritas baik di bidang pariwisata, pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya. Tolong dicek seluruh peluang yang ada di kementerian, itu yang semuanya harus disiapkan atau dikompilasi,” pungkas Gubernur VBL.

Sementara itu Arum Kusumaningtiyas selaku Tim Asistensi Deputi Regional dari Kementerian Bappenas menjelaskan total dana Pemulihan Ekonomi Nasional yang dianggarkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 695,2 T. Sesuai dengan tujuan pembentukan Komite PEN, ada 5 rumah program utama yang diprioritaskan yakni Indonesia Aman, Indonesia Sehat, Indonesia Berdaya, Indonesia Tumbuh dan Indonesia Bekerja. Konteks dan basis dari kelimanya bersifat integratif, tematik dan berdasarkan pada aspek pemberdayaan.

“Tata kelola pendanaannya sesuai petunjuk Kementerian Keuangan didasarkan pada kluster yakni kesehatan, UMKM, Bansos, sektoral kementerian/lembaga, pemerintah daerah, koperasi dan dunia usaha, koorporasi dan dunia usaha, dan BUMN,” jelas Arum.

Lanjut Arum, untuk pelaksanaan PEN di NTT perlu dibuat desain dan perencanaan program dengan berbasiskan Program Strategis Nasional (PSN) dan major project dari kementerian/lembaga yang ada di NTT. Program-program yang sudah ada disesuaikan dan diintegrasikan sehingga bisa masuk dalam 5 rumah program utama. Untuk urusan pilihan PEN bisa dipriortaskan untuk bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan ESDM, perdagangan dan perindustrian.

“Untuk kelancaran pelaksanaan PEN di daerah dibutuhkan inovasi, pemahaman potensi wilayah dan tata kelola pembiayaan yang clean dan clear. Kita misalnya bisa mendesain kawasan atau wilayah dan desa-desa di sekitar kawasan strategis nasional, kawasan Ekonomi Terpadu (KET), di sekitar kawasan taman nasional atau taman wisata alam dengan program-program yang integratif, tematik dan pemberdayaan lintas sektor dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat,” ungkap Arum.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut para Staf Khusus Gubernur, Tim Asistensi Bapppenas yakni Permadi Surya Wijaya dan Tetra Martin, Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan undangan lainnya. (Tim*/)

BAGIKAN