Direktur RSUD Lewoleba, dr. Bernad Punang
Direktur RSUD Lewoleba, dr. Bernad Punang

Lembata, Aktualita-ntt.com- Manajemen RSUD Lewoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, akhir-akhir dikeluhkan sejumlah pihak. Tidak saja keluhan masyarakat soal pelayanan kesehatan, tetapi juga keluhan para tenaga medis akan buruknya kinerja manajemen.

Seperti yang dialami seorang perawat RSUD Lembata, Ferdinandus Gwalot, A. Md. Kep, yang selama ini sebagai Penata Anestesi di RSUD Lewoleba.

Selama 14 tahun mengabdi, sejak tahun 2006-2020, Ferdi yang sering diberi kewenangan mengambil alih tugas Dokter Anestesi, untuk menangani pasien anastesi di RSUD Lembata, tiba-tiba saja dipanggil dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pemerintah Kabupaten Lembata pada Kamis (25/6) pukul 15.00 Wita.

Sementara, Ferdi tidak mengetahui apa alasan, Badan Kepegawaian Daerah memanggilnya dan melakukan BAP terhadapnya. Ternyata, baru diketahui bahwa Ferdi divonis telah melakukan kesalahan, lalai melayani pasien anestesi atau menelantarkan pasien di RSUD Lembata. Ferdi pun sontak kaget karena dirinya merasa, apa yang disangkahkan kepadanya itu, tidak benar.

Pasalnya, selama 14 tahun sebagai Penata yang sering mengambil peran dari Dokter Anestesi, Ferdi tidak pernah menelantarkan pasien, seperti yang dituduhkan kepadanya.

“Saya merasa aneh juga, tiba-tiba saya dipanggil dan di BAP dengan alasan telantarkan pasien. Kalau pasien yang sempat diributkan karena tidak diambil tindakan hari itu Kamis (25/6), bukan kesalahan saya. Justru saya tidak tahu dan tidak diberitahu oleh dokter ruangan terkait pasien ini akan diambil tindakan operasi,” kata Ferdi kepada Aktualita-ntt.com, Sabtu (26/6).

Kata Ferdi, terkait pasien tersebut, dirinya tidak pernah berniat melakukan kesengajaan seperti yang dituduhkan. Atau karena alasan haknya tidak terbayar atau diperhatikan Pemkab Lembata selama ini.

“Saya tidak pernah berniat melakukan kesengajaan. Dokternya saja yang tidak beritahu, jika pasien yang diransang itu tidak bisa melahirkan secara normal dan harus diambil tindakan operasi. Seharusnya saya diberitahu terlebih dahulu. Tetapi kenyataannya bahwa pasien ini langsung didorong bidan ke kamar operasi. Akhirnya saya ambil tindakan medis, dan ibu serta anak dalam kandungan pun selamat. Setelah itu, saya di BAP,” ungkap Ferdi.

Ferdi mengatakan, sejak Mei 2006 sampai Juni 2020, sudah sekitar 2.183 lebih pasien anestesi yang ditanganinya, baik itu pasien kandungan dan bedah. Namun, hak atau jasa karena menerima dan melaksanakan tugas dan peran Dokter Spesialis Anestesi, tidak pernah diperhitungkan Pemkab Lembata, sesuai dengan regulasi.

Terkait hak atas tugas pelimpahan ini, Ferdi sudah berulang kali, secara pribadi dan tim anestesi, menyampaikan keluhan itu kepada pihak manajemen RSUD. Namun, keluhan itu tidak pernah ditanggapi serius. Sedangkan Ferdi sudah bekerja on call atau siap 24 jam setiap hari dan tidak pernah libur. Bahkan kelebihan jam kerja sekitar 130 hari lebih dan itu pun tidak terbayar.

“Soal jasa itu hak saya karena saya sudah bekerja. Saya bahkan tidak pernah libur. Selalu siaga 24 jam setiap hari. Tetapi ketika menuntut hak, saya malah diover sana sini. Alasan itu dan ini, dan direktur sendiri dr. Bernad Punang sepertinya tidak peduli dengan keluhan saya. Ini hak saya dan saya harus mendapatkan. Bukan caranya seperti itu,” kata Ferdi kesal.

Putra Lewopenutung itu mengatakan, sebenarnya menangani pasien anestesi itu, bukan tugas utamanya. Itu menjadi tugas Dokter Spesialis Anestesi. Tetapi karena RSUD Lembata tidak memiliki Dokter Anestesi, maka dirinya diberi kewenangan sebagai Penata Anestesi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) anestesi dan surat izin praktek Penata Anestesi.

“Itu sebenarnya bukan tugas utama saya. Itu tugas Dokter Anestesi. Tetapi karena RSUD tidak punya, maka saya diberi kewenangan. Dan itu dikasih dengan surat keputusan (SK) bukan semaunya saya,” kata Ferdi.

Lanjutnya, sehingga apa yang menjadi haknya sebagai Penata Anestesi harus diperhatikan. Dan itu tertuang dalam Permenkes nomor 18 tahun 2016. Dimana dalam Permenkes tersebut, dinyatakan bahwa Penata Anestesi memiliki hak menerima jasa imbalan profesi.

Hal itu pun ditindak lanjuti dalam Surat Keputusan Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) Nomor: 0090/DPP – IPAI/ SK/ I/ 2020. Dalam SK itu menyatakan, besaran jasa minimal Penata Anestesi dalam melaksanakan pelayanan asuhan kepenataan anestesi, diatur sebagai berikut:
1. Pelayanan anastesi dikerjakan oleh Dokter Spesialis Anestesi, Penata Anestesi sebagai mitra dan anggota tim, jasa penata anestesinya 20 %.
2. Pelayanan anestesi dikerjakan oleh Penata Anestesi sebagai mitra yang diberikan tugas limpah dan Dokter Spesialis Anestesi sebagai penanggung jawabnya, jasa penata anestesinya 25 %.
3. Pelayanan anestesi dikerjakan oleh Penata Anestesi disebabkan oleh Rumah Sakit dan atau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, tidak terdapat Dokter Spesialis Anestesi, jasa Penata Anestesinya 30 %.

“Ini hak saya yang harus saya terima. Ini sebenarnya tugas dokter bukan saya. Tetapi malah pihak manajemen RSUD Lewoleba mengatakan, itu tidak ada dalam SK Direktur RSUD Lewoleba. Saya paham soal itu, karena itu memang bukan untuk Penata Anestesi tetapi itu untuk Dokter Umum dan Dokter Spesialis. Harus ada kebijakan Direktur RSUD Lewoleba mengikuti SK tersebut. Yang mana dalam kebijakan itu, mengatur atau memuat besaran jasa untuk Penata Anestesi karena menerima dan melaksanakan tugas limpah Dokter Spesialis Anestesi. Malah saya disuruh tunggu saja dari operator mau kasih saya berapa dari jasa itu. Ini yang saya tidak terima,” ungkap Ferdi.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Lembata Antonius Leumara mengatakan, hak-hak perawat anestesi tersebut, tidak diperhatikan pihak manajemen RSUD Lewoleba. Padahal, beban kerjanya sangat tinggi dengan masa pengabdian yang sudah lama.

Dan, masalah hak dan kesejahteraan perawat anestesi itu, sudah pernah dibahas dalam rapat kerja di DPRD Lembata dan dalam Rapat Paripurna.

“Perawat ini sendiri sudah minta supaya manajemen RSUD Lewoleba segera memenuhi hak-hak yang sudah dia ajukan. Namun sampai sekarang hasilnya nihil,” kata Anton.

Aktivis sosial ini mengatakan, jika manajemen RSUD tidak memenuhi hak kesejahteraan perawat anestesi tersebut, ada kemungkinan pasien di Lembata tidak bisa mendapatkan pelayanan anestesi untuk bedah dan kandungan.

“Dia itu satu-satunya perawat anestesi di RSUD Lewoleba, kerja tidak kenal waktu, tidak kenal lelah, kerja sudah seperti robot, dan wajar jika dia ingin hak-haknya dipenuhi manajemen,” tegas Anton.

Katanya, keluhan perawat anestesi tersebut, layak untuk disampaikan karena manajemen RSUD dianggap tidak memerhatikan tenaga medis anestesi.

“Anestesi itu bukan tugas perawat, itu tugas dokter spesialis, tapi karena selama ini kita tidak punya dokter spesialis ya syukur masih ada dia,” kata Anton.

Lanjut Anton, hal itu menunjukkan kinerja manajemen RSUD Lembata buruk dan tidak berkualitas hingga menelantarkan hak para medis.

Reporter: Chelle Kedang| Editor: No Belle