Kupang, Aktualita-ntt.com- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunda melanjutkan rencana pertambangan dan pembangunan Pabrik Semen di Manggarai Timur.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Benediktus Polo Maing, Rabu (10/6) kemarin.

Kata Polo Maing, sampai saat ini rencana pertambangan dan Pabrik Semen tersebut, belum bisa dilanjutkan karena adanya penolakan dari sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemerhati lingkungan, serta sebagian masyarakat yang mendiami lokasi tersebut.

“Ada penolakan dari sejumlah pihak, sehingga rencana itu ditunda dan belum bisa dilanjutkan,”kata Polo Maing.

Sebelumnya, melalui Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi NTT, Yohanes Rumat secara tegas menolak kehadiran pertambangan dan Pabrik Semen tersebut.

Pasalnya, rencana kehadiran pertambangan tersebut, dinilai hanya lahir dari pertimbangan politis.

Rumat menegaskan, secara politik Fraksi PKB DPRD NTT sudah menyampaikan sikap politiknya di tengah pro dan kontra atas rencana penambangan Batu Gamping dan Pabrik Semen.

“Nah, sekian lama pro dan kontra itu artinya baik. Dinamika itu berjalan sesuai kehendak rakyat,” kata Rumat.

Menurutnya, Fraksi PKB DPRD NTT melihat, jika rencana pemerintah tersebut tetap dilakukan, maka tentu saja akan mengancam banyak soal.

“Karena tambang ini bukan baru. Tambang ini hampir 26 tahun beroperasi di Manggarai Timur. Waktu itu ambil Batu Mangan,” kata Rumat.

Katanya, sekitar tahun 2015 tidak ada kejelasan di balik aktivitas pertambang mangan, baik PAD-nya maupun penjamin keamanan.

“Soal PAD dan penjamin keamanan tentang alam, sosial budaya, tentang jaminan kerja, pekerja, tidak jelas. Untuk itu Gereja turun untuk menghentikan dengan caranya. Gereja yang melibatkan banyak orang. Dan pada akhirnya ada yang dikorbankan masuk penjara dan lain sebagainya,” ujarnya.

Rumat menceritakan, mulai tahun 2017 tambang di Matim mulai aman. Meski begitu, di awal tahun 2018 sampai sekarang ini, pemerintah malah mencoba untuk menghidupkan kembali izin tambang yang mengatas namakan Pabrik Semen.

“Yang pasti kalau bicara Pabrik Semen banyak yang bilang ini bukan tambang. Logikanya Pabrik Semen itu ada berarti bahan bakunya ada, maka proses penggaliannya dilanjutan,” katanya.

Ia juga menyentil komitmen Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat pada saat kampanye Pilgub. Saat itu, Gubernur Viktor menyatakan akan melakukan moratorium aktivitas pertambangan di tahun 2018, di mana Pemprov NTT tidak lagi memberikan izin tambang.

“Pada saat gubernur moratorium itu ramai. Orang ramai membicarakan, seakan-akan ini angin surga untuk menyelamatkan alam yang ada di Nusa Tenggara Timur,” kata Rumat.

Lanjutnya, tetapi di akhir tahun 2019 sampai sekarang, diam-diam memunculkan izin tambang.

“Walupaun sifatnya izin eksplorasi tapi itu mengarah kepada eksploitasi. Nah, kalau sudah masuk ke ranah eksploitasi, saya kira tidak bisa menghindari yang namanya merusak alam. Kemudian dampak lanjutannya,” tegasnya.

Ia menuturkan, di Matim masyarakat tidak ada yang menceritakan bahwa ada kesejahteraan di balik aktivitas pertambangan.

“Yang ada itu, masyarakat kembali sengsara. Kita menghargai pro dan kontra tambang. Tentu ada yang setuju ada yang tidak setuju. Itu sangat kita sangat menghormati. Kita tidak sedang berseteru dengan mereka, tapi kita berseteru soal kajian ilmiah,” pungkasnya.

Reporter: Gck
Editor: No Belle