Ben Polo Maing: Kontrak Kinerja Tri Wulan Untuk Berangus Mental Slow Di Awal, Ngebut Di Akhir

KUPANG, AKTUALITA NTT

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Ir. Benediktus Polo Maing, akhirnya secara terbuka menyampaikan bahwa pihaknya bersama Gubernur sedang menyiapkan sebuah kontrak kinerja untuk seluruh pimpinan perangkat daerah.  Kontrak kinerja ink dibuat untuk mengikat komitmen Pimpinan PD terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Salah-satu item yang dicantumkan adalah kinerja dalam merealisasikan APBD yang penekanannya pada kinerja Triwulan, bukan saja kinerja Tahunan. Sasaran besarnya adalah memberangus mental kerja dengan model slow di awal tahun dan kebut di akhir tahun. 

 

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Ir. Benediktus Polo Maing, saat membawakan sambutan Gubernur NTT, Drs.Frans Lebu Raya, pada acara Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) yang diselenggarakan Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) di Hotel Aston, Kamis (1/3). Tema yang diusung dalam kegiatan tersebut adalah Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel dan Netral Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Berdasarkan hasil evaluasi sementara, sebut Polo Maing, Roadmap Reformasi Birokrasi adalah sebuah dokumen yang sepertinya belum diketahui secara baik oleh banyak Perangkat Daerah (PD). Oleh karena itu pihaknya sedang menyiapkan sebuah dokumen, semacam kontrak kinerja antara Gubernur dengan Pimpinan PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. “Tidak seperti Kontrak Kinerja yang selama ini biasa digunakan, kami coba mengembangkan lebih luas dengan memasukan beberapa item dan indikator kinerja. Hal ini membuka ruang bagi Gubernur untuk melakukan evaluasi kinerja pimpinan PD secara berkala dalam satu tahun anggaran,” beber Polo Maing.

 

 

“Hal ini untuk menghindari sistem kerja dengan model di awal tahun slow dan baru ngebut menjelang akhir tahun. Selain itu, beberapa indikator yang terdapat pada Roadmap Birokrasi juga dimasukan dalam item kontrak kinerja tersebut,” ungkap Benediktus dalam kesempatan tersebut.

Terkait dengan reformasi birokrasi, mantan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT itu mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi terus berupaya menjalankan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi yakni Kelembagaan, Sumberdaya Manusia (SdM) Aparatur, Tata Laksana, Akuntabilitas, Perundang-Undangan, Pengawasan, Mental Aparatur dan Pelayanan Publik.

“Hasilnya, Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTT berada pada Kategori nilai Cc, Nilai Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2017 pada kategori nilai B. Opini BPK pada Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengeculian (WTP). Sedangkan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Publik oleh Ombusdman RI sebesar 90,02 atau dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. Hanya ada empat provinsi yang mencapai predikat kepatuhan ini yakni NTT, DKI, Jawa Barat dan Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi NTT juga terus mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT untuk melaksanakan reformasi birokrasi tersebut,” pungkas mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT tersebut.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi Informasi dan Aparatur Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Marsekal Muda (Marsda) TNI Suwandi Miharja,M.D.S dalam sambutannya saat membuka acara FKK tersebut mengungkapkan, tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan masukan konstruktif terkait pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Menurut Suwandi, Penerapan Tata Kelola Kelembagaan Organisasi Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diterapkan sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 masih belum berjalan maksimal.

“Ada beberapa masalah yang masih ditemukan, diantaranya organisasi pemerintahahan yang gemuk dan masih tumpang-tindih dalam tugas dan fungsinya, manajemen sumberdaya aparatur yang belum efektif. Hal ini ditandai dengan adanya penempatan PNS yang tidak sesuai kompetensi, persoalan renumerasi yang belum layak, integritas pegawai yang rendah. Selain itu masalah lainnya adalah kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang masih rendah dan persoalan netralitas PNS dalam Pilkada. Hal-hal inilah yang mendorong dilaksanakannya FKK ini,” pungkas Suwandi.

Kegiatan ini menghadirkan tiga pembicara yakni Dra. Nadimah, Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Istiyadi Isnani, S.Sos,M.Si, Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Kompetensi SDM KemenPAN-RB dan Drs. Makmur Marbun, M.Si, Direktur Fasilitasi Kepegawaian dan Kelembagaan Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Pejabat dari Kemenko Polhukam, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, Sekda Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya dan Sikka, Para Kepala Bagian Organisasi dari Kabupaten/Kota se-NTT, perwakilan dari Kepolisian dan TNI serta undangan lainnya. (Mic Bataona, Gucek Muda, Eman Terong)