Rumput Laut, Tuna dan Cengkalang Jadi Primadona NTT

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Ganef Wurgiyanto
AKTUALITA-NTT.COM, KUPANG- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan perhatian ekstra terhadap sumberdaya atau potensi laut di wilayah NTT. Hasil laut seperti Rumput laut, dan ikan, dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga saat ini Rumput laut, Ikan Tuna dan Cengkalang menjadi primadona, yang terus dikembangkan DKP Provinsi NTT.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Ganef Wurgiyanto beroptimis, potensi Rumput laut, Ikan Tuna dan Cengkalang di sebagian besar wilayah NTT, yang setiap tahunnya meningkat, akan menjadi daya tarik bagi para investor.
“Rumput laut, Tuna dan Cengkalang, menjadi primadona kita. Dan setiap tahun hasilnya terus meningkat. Banyak investor akan investasi di NTT,”kata Ganef kepada Aktualita-ntt pekan kemarin.
Untuk sumberdaya Rumput laut, DKP akan melakukan pengembangan budidaya di 5 (lima) Cluster yang telah diidentifikasi cocok untuk pengembangan rumput laut. Diantaranya di Sumba, Kupang, Rote, Flores bagian Barat, dan Flores bagian Timur. Dalam pengembangan cluster rumput laut tersebut, pemerintah dan masyarakat pengembang, tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus melibatkan investor yang membeli hasil rumput laut dan sekaligus mendirikan pabrik rumput laut.
“Desainnya sudah ada tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Itu harus ada pihak ketiganya. Jadi kita harus mencari investor masuk ke NTT untuk menggerakkan masyarakat. Kalau kita sendiri saja bergerak, nanti produksinya banyak dan mau dijual kemana?,”kata Ganef.
Terkait melibatkan pihak ketiga, DKP telah menjalin komunikasi dengan sejumlah investor. Namun, DKP sangat berhati-hati, teliti untuk melihat investor mana yang pantas dan sesuai untuk bersama pemerintah dan masyarakat NTT, mengembangkan produksi rumput laut tersebut. Sementara pihaknya telah membentuk kelompok-kelompok di 5 (lima) cluster tersebut, untuk pengembangan rumput laut. Dan rencananya pada tahun 2018, semua sudah terealisasi.
“Investor yang mana, kita harus lihat dulu soal riwayat pengusaha dan perusahannya. Kalau di Sumba Timur sudah ada. Di Bolok Kupang sudah ada. Tinggal di wilayah Flores yang kita perlu mencari lagi, tapi belum semua kita lakukan. Ada juga perusahan dari KML (kelola minal laut) Jawa Timur, juga mau masuk di sini. Jadi nanti kita arahkan ke salah satu cluster,”ungkap Ganef.
Ganef mengatakan, sementara ini produksi rumput laut yang paling besar di NTT, berada di Sumba Timur dan sudah memiliki pabrik. Sedangkan hasil produksi dari wilayah Semau, Alor, dan Flores Timur sangat baik. Namun hasil produksi itu belum bisa dijual keluar karena masih dikembangkan sebagai kebun bibit untuk menjadi sample bagi pengembang rumput laut yang lain di wilayah setempat.
“Produksi paling banyak di Sumba. Untuk hasil produksi daerah lain, kami belum bisa jual keluar karena masih dikembangkan. nanti setelah banyak, baru bisa dibawah ke Sumba Timur, dan Bolog. Direkturnya minta dukungan dari kita untuk masyarakat-masyarakat yang sudah dibina oleh DKP,”katanya.
Selain rumput laut, Ikan Tuna dan Cengkalang juga menjadi primadona NTT yang terus dikembangkan DKP. Berdasarkan data produksi, dalam setahun produksi Tuna dan Cengkalang mencapai 140 ribu ton. Dan hasil produksi itu dikirim ke Surabaya dan Jakarta untuk di ekspor.
“Sebenarnya kita punya obsesi, ikan-ikan ini harus diekspor dari NTT. Kita mau ekspor, tapi kontener yang keluar dari pelabuhan perikanan tidak bisa karena jalannya seperti itu. Kami sudah kordinasi beberapa kali dengan Pelindo untuk membuka pintu, tapi mereka belum bersedia untuk membuka pintu itu. Kalau bisa buka pintu, kontener bisa langsung dari Tenau,”kata Ganef.
Dijelaskannya, apabila NTT sudah bisa mengekspor ikan-ikan tersebut, maka akan sangat berpengaruh pada harga jual ikan. Artinya jika nilai jual ekspor lebih tinggi, berarti harga di tingkat nelayan bisa ditingkatkan. Penetapan harga ikan, juga ditentukan oleh perhitungan keuntungan dan kerugian dari perusahan. Sehingga pemerintah tidak ikut campur soal harga karena hal itu merupakan kesepakatan antara nelayan dan pihak perusahan.
“Jadi di sini untuk harga itu kondusif sekali, hanya permasalahannya kalau kita bisa ekspor langsung dari sini, berarti nilai jualnya lebih tinggi. Kalau perusahaan ini hanya menjualnya di Aneka Tuna Surabaya, Jakarta, maka harganya sudah seperti itu, dan tidak bisa naik. Nelayan mau jual kemana juga bebas, perusahan menentukan harga juga bebas. Kalau perusahan menawarkan harga yang rendah, maka kita pasti akan mencari yang lebih tinggi. Ini hukum ekonomi,”jelas Ganef.
Tidak hanya itu, DKP Provinsi NTT berencana pada tahun 2018, akan mengembangkan produksi ikan dasar. Pasalnya, ikan dasar yang biasanya lebih banyak hidup di perairan Probolinggo, saat ini telah  berpindah ke wilayah timur. Sehingga ikan-ikan dasar sudah mulai berkembang di perairan NTT.
“Satu lagi yang mau DKP galahkan adalah ikan dasar. Sehingga saya galahkan nelayan-nelayan kecil untuk melakukan penangkapan ikan sampai di daerah perbatasan. Mereka gunakan kapal-kapal yang tidak terlalu besar, karena itu cukup bagus dan secara ekonomi sangat strategis,” kata Ganef.
(Mic Bataona, Alvin Beraf, Eman Terong)