Imbas Saling “Tubruk” Dua Kubu

AKTUALITA-NTT.COM, KUPANG- Semua informasi yang berseliweran tentang calon dari PDIP, belum ada satu pun yang pasti. Hingga akhir Oktober, Megawati belum menetapkan calon defenitip untuk PDIP NTT. Adu kekuatan antar dua kubu di internal Partai Banteng Kedaton ini, ditengarai menjadi pemicunya. Tarik ulur kepentingan di internal PDIP NTT ini sudah mencemaskan para kader. Partai menjadi sulit memutuskan Calon yang aspiratif. Apalagi secara bulat dan solid.
Sumber aktualita ntt di internal PDIP menjelaskan, yang paling kencang berbenturan secara politik adalah kubu A dan Kubu B. Mereka ini ingin agar jago mereka yang direstui Megawati. Situasi pun menjadi kian tegang.
Alasan di balik keterlambatan PDIP NTT menetapkan Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur ditengarai dipicu oleh berbagai faktor.
Sumber aktualita ntt di Jakarta menyebutkan, salah satu pemicu molornya penetapan calon di PDIP adalah adanya saling tarik-menarik kepentingan antar dua kubu di internal Partai Wong Cilik ini.
Informasi soal saling “tubruk” dua kubu ini sudah diketahui banyak pihak. Tarik ulur soal figur terjadi antara faksi A dan B.
Sumber aktualita ntt di internal DPD I PDIP NTT menjelaskan, ada dua kekuatan besar yang saling hadap. Sebagai ketua DPD I, PDIP NTT, Frans Lebu Raya bahkan diisukan tidak lagi didengar oleh elit PDIP di Jakarta, termasuk Megawati.
Tentang hal tersebut, Frans sempat marah. Sebab, isu tersebut dinilai tidak beralasan.Hanya dimainkan untuk mematikan karakter Frans di internal PDIP NTT. Padahal faktanya tidak demikian. Tapi Frans menahan diri demi menjaga soliditas PDIP. Kondisi inilah yang membuat PDIP masih belum bisa memutuskan jago-nya hingga akhir Oktober. Respon publik pun mengemuka.
Dalam rekaman aktualita ntt, publik NTT sepertinya mulai apatis dengan sikap elit PDIP NTT. Dalam banyak obrolan dengan awak media ini, beberapa anggota masyarakat menilai bahwa, Partai pemenang Pilgub NTT 2013 dan Pilpres 2014 ini tidak selincah dulu. PDIP sudah kalah sebelum berperang. Partai kader ini tampak kedodoran sejak di titik start menuju Pilgub NTT 2018. Di saat Gerindra dan partai lain sudah melaju, PDIP belum juga “menginjak pedal gas”.
Jika kondisi ini dibiarkan, PDIP bisa kalah. Sebab, butuh waktu untuk mensosialisasikan calon ke tengah masyarakat NTT. Faktor geografis dan luasnya wilayah NTT akan menjadi tantangan tersendiri bagi partai. Apalagi sang calon adalah tokoh wajah baru yang belum punya cukup popularitas, maka kerja partai akan menjadi lebih berat.
Beberapa kalangan menilai, dengan realita bahwa dalam penetapan Cagub saja, PDIP sudah mengalami kesulitan, maka akan menjadi lebih sulit lagi dalam kerja mengkonsolidasikan kekuatan partai untuk memenangkan calon.
Dalam sebuah diskusi di Kupang baru-baru ini, seorang elit partai kader ini menyesalkan “bentrokan internal” yang sedang menghinggapi PDIP NTT. Menurut dia, PDIP NTT seharusnya tidak terjebak dalam friksi internal ini dan melihat kepentingan yang lebih luas, demi daerah dan bangsa. Sebab, tugas PDIP NTT adalah untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Jk dan kelanjutan karir Jokowi di tampuk kekuasaan nasional.
Sebutnya, para elit PDIP di NTT, bisa memanfaatkan momentum secara nasional saat ini, di mana PDIP sedang menjadi partai yang diidolakan mayoritas publik Indonesia. Angin segar ini perlu dimaksimalkan secara cerdas oleh partai pemenang Pilgub NTT 2013 ini.
Sebut saja survei yang dilakukan beberapa Lembaga survei pada bulan Oktober menunjukan bahwa PDIP adalah partai yang paling disukai. PDIP secara konsisten memuncaki semua hasil survei. Angka dukungan masyarakat untuk PDIP berada di kisaran 25 persen hingga 30 persen. Angka yang menjanjikan. Misalnya survei mengenai tingkat keterpilihan partai politik yang dilakukan Lembaga PolMark Indonesia pekan silam.
Dalam survei tersebut, partai yang memiliki tingkat elektabilitas tertinggi adalah PDI Perjuangan. “PDI Perjuangan dipilih oleh 25,1 persen responden,” ujar Direktur PolMark Indonesia Eep Saefullah dalam pemaparan survei di SCBD Jakarta, Minggu (22/10/2017).
Posisi kedua ditempati oleh Partai Golkar dengan angka 9,2 persen. Posisi ketiga ditempati Partai Gerindra dengan dipilih oleh 7,1 persen responden. Di bawah Gerindra, terdapat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan pilihan 6,3 persen responden. Selanjutnya, posisi kelima ditempati oleh Partai Demokrat dengan pilihan 5,3 persen responden. Posisi keenam ditempati Partai Amanat Nasional (PAN) dengan pilihan 3,6 persen responden. Kemudian, sebanyak 2,8 persen responden memilih Partai Nasdem. Posisi kedelapan ditempati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan dukungan 2,4 persen responden. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menempati urutan kesembilan dengan perolehan dukungan yang sama dengan PKS, yakni 2,4 persen responden. Terakhir, sebanyak 0,3 persen responden memilih Partai Hanura. Wawancara survei dilakukan pada 9 – 20 September 2017. Populasi survei ini adalah WNI yang berdomisili di seluruh Indonesia, dan telah mempunyai hak pilih yakni berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah ketika dilakukan survei ini.
Significannya dukungan untuk PDIP, jelas berimbas positip juga ke citra PDIP NTT dan figur Cagub yang akan diusung PDIP untuk Pilgub 2018. Karena bagaimana pun juga, di NTT, sejak kasus Ahok di Jakarta membesar, telah terjadi semacam solidaritas maya di kalangan masyarakat NTT.
Di mana, PDIP dan Megawati sedang mendapat apresiasi positip sebagai partai politik pemembela kaum minoritas di Indonesia. Artinya, apabila dibandingkan dengan partai-partai lain, PDIP sedang mendapat momentum luar biasa. Simpati ini sebuah momentum yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan peluang kemenangan PDIP dan koalisi dalam Pilgub NTT.
Masyarakat NTT yang menilai PDIP adalah partai yang punya keberanian membela pluralisme di Indonesia akan merasa berkewajiban mendukung figur Cagub yang diajukan PDIP NTT. Keberpihakannya PDIP ketika mencalonkan Ahok-Jarot di Jakarta, akan dibalas setimpal oleh rakyat NTT. Karena usai Pilgub DKI yang begitu “mematikan” dan “menyobek” ke-Indonesiaan warga, partai pembela kebinekaan terutama PDIP secara otomatis akan mendapat imbas elektoral. Termasuk di antaranya adalah partai Nasdem, dan Golkar.
Hal ini kontras dengan persepsi publik kepada partai-partai lain yang distigma negatip karena Pilgub DKI.
Menurut beberapa pengamat, turbulensi politik yang begitu mengguncang Indonesia dalam aksi 212 dan aksi-aksi akbar lainnya ketika itu, sudah mendorong para pencinta Ahok di NTT untuk bersatu. Mereka menunggu Pilgub NTT 2018 untuk melakukan perhitungan ulang bahkan hukuman secara elektoral. Karena itu, PDIP NTT diharapkan segera menetapkan calonnya. Sebab, momentum politik tidak akan datang dua kali. (Mic Bataona, Alvin Beraf, Eman Terong, Eman Blonda, Gusty Muda)