Tiga Kampung Industri Siap Dibangun di NTT

Kepala Bappeda Provinsi NTT Ir. Wayan Darmawa, M.T

AKTUALITA-NTT.COM, KUPANG-Kertinggalan dan kemiskinan masih menjadi momok dan permasalahan panjang yang terus menimpah dan masih belum tuntas terselesaikan di 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT. Pemerintah provinsi NTT terus melakukan terobosan cerdas untuk mempercepat ketertinggalan dan kemiskinan. Dari 22 kabupaten/kota, hanya 4 kabupaten/kota yang tidak menyandang sebagai daerah tertinggal.

Sehingga 18 kabupaten/kota masih menjadi tugas berat yang harus diselesaikan pemerintah provinsi NTT. Menjawabi permasalahan ini, pemerintah provinsi NTT, berencana pada tahun 2018, akan segera membangun tiga kampung industry di NTT. Pengembangan industri pengelolahan sentra produksi ini, dilakukan untuk mempercepat ketertinggalan wilayah dan juga kemiskinan.

Tiga kampung industry yang akan dibangun tersebut yakni membangun kampung coklat di Adonara, kampung ikan di Sikka dan kampung tenun di Sumba Timur. Ini sebagai modal pembangunan bahwa, pembangunan desa tertinggal juga daerah tertinggal dilakukan dengan pendekatan derah maju dan desa maju.

“Yang kita lakukan untuk mempercepat ketertinggalan wilayah dan juga kemiskinan, yaitu pengembangan industri pengolahan pada sentra produksi. Dan tahun 2018 kita akan membangun tiga kampung ini,”kata Kepala Bappeda Provinsi NTT Ir. Wayan Darmawa, M.T kepada Aktualita-ntt pekan kemarin.

Jadi hal lain yang perlu dilakukan pemerintah provinsi NTT dalam mempercepat ketertinggalan yaitu mendorong pemerintah pusat agar merubah pola kebijakan yatu membangun daerah tertinggal/desa tertinggal, harus dilakukan dengan pendekatan desa maju dan daerah maju.

“Jika menggunakan pendekatan yang normativ artinya sama saja tidak ada perbedaan daerah tertinggal dan desa tertinggal,”kata Wayan.

Wayan menjelaskan, terkait pembangunan desa tertinggal, ada dua sumber dana pembangunan,yakni dari APBD provinsi dan ada yang dari pusat. Dana yang dari APBD provinsi digunakan dalam rangka mempercepat desa tertinggal dan daerah tertinggal. Untuk desa tertinggal dilakukan melalui program-program langsung berbasis desa kelurahan. Program-program yang dialokasikan antara lain, program desa mandiri anggur merah, penghijauan berbasis masyarakat, P2LDT untuk perumahan.

“Kita melakukan peningakatan infrastuktur, melalui program-program peningkatan infrastuktur provinsi dan kabupaten/kota,”jelasnya.

Kata Wayan, dari 22 kabupaten/kota di NTT, hanya 4 (empat) kabupaten /kota yang tidak tertinggal, yaitu kabupaten Flores Timur, Ngada, Sikka, dan kota Kupang. Dan 18 daerah lainnya merupakan kabupaten tertinggal.

Lanjut Wayan, dalam pengembangan kabupaten tertinggal, persoalan mendasar ketertinggalan adalah menyangkut infrastruktur, fiskal daerah, ekonomi masyarakat, dan layanan dasar. Sehingga menjadi sangat kompleks. Bagi daerah-daerah yang masih tertinggal, pemerintah mendorong peningkatan infrastuktur dasar, misalnya melalui dukungan dana alokasi khusus.

“Dana alokasi khusus ini, dihitung sedemikin rupa agar mendapat dana alokasi umumnya tidak terlalu banyak. Sehingga untuk meningkatkan kuantitas pembangunan infrastruktur dan juga kualitas infrastruktur, kita bisa melalui dana alokasi khusus,”jelas Wayan.

Dikatakan Wayan, salah satu kebijakan yang pemprov lakukan dalam rangka untuk pembangunan daerah tertinggal adalah mendorong pembangunan daerah tertinggal atau desa tertinggal dibangun dengan pendekatan pembangunan desa maju. Maksudnya, pembangunan yang dilakukan harus menyentuh aspek perubahan dasar di desa maupun di daerah.

Aspek perubahan dasar di daerah salah satu contohnya pembangunan di kabupaten Kupang dengan didukung pembangunan Bendungan Raknamu, pembangunan jalan poros tengah di kabupaten Kupang yang dilakukan secara nasional. Pembangunan di kabupaten-kabupaten yang lain, misalnya pembangunan pos lintas batas negara yang juga akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kabupaten Malaka, di kabupaten Belu dan di kabupaten TTU. Sedangkan meningkatkan akses mengurangi hambatan aksesibilitas wilayah, maka juga dibangun jalan sabuk perbatasan, yang diharapkan dapat mengurangi aspek ketertinggalan.

Selain itu, aspek-aspek lain yang sedang didorong Pemprov NTT adalah dengan pembangunan perumahan pemukiman. Pasalnya, perumahan pemukiman merupakan juga aspek yang menjadi titik lemah berkaitan dengan ketertinggalan sebuah wilayah.

“Terkait dengan wilayah yang lain, tentu kita dorong bagaimana alokasi dana-dana kabupaten harus lebih terdorong kepada dua aspek tadi, bagiman meningkatkan layanan dasar lebih optimal,”jelas Wayan.
(Mic Bataona,Alvin Lamaberaf,Eman Terong)